Skandal Penyadapan Pejabat Negara: Belasan Jenderal Polisi Diamankan, Diduga Libatkan Mantan Kapolri**
KitaPost.com – Sebuah guncangan hebat melanda institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyusul terungkapnya skandal penyadapan ilegal berskala besar yang menargetkan Presiden, petinggi negara, hingga elit partai politik dalam kurun waktu 2025-2026. Sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dilaporkan turut diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif di Mako Brimob, Depok, atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan penguasaan alat intelijen negara secara ilegal.
Penyelidikan besar-besaran ini bermula ketika sistem deteksi dini di Markas Besar (Mabes) Polri menangkap sinyal frekuensi asing yang mencurigakan. Setelah dilakukan pelacakan mendalam terhadap sumber gangguan tersebut, tim investigasi internal menemukan keberadaan alat penyadap canggih yang beroperasi di luar koordinasi resmi institusi.
Sumber internal menyebutkan bahwa alat-alat intelijen tersebut semula merupakan aset resmi Mabes Polri. Namun, setelah masa jabatan Listyo Sigit Prabowo berakhir, perangkat tersebut diduga tidak dikembalikan ke inventaris negara, melainkan dipindahkan ke sejumlah kediaman pribadi untuk misi pengawasan gelap.
Titik terang kasus ini muncul saat petugas melakukan penggerebekan di rumah Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution. Sempat terjadi upaya perlawanan saat penggeledahan dilakukan, namun petugas berhasil mengamankan barang bukti dan membawa Ahri Sonta dalam kondisi terborgol menuju Mako Brimob.
Berdasarkan hasil interogasi awal, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN) memberikan pengakuan mengejutkan. Ia mengklaim bahwa segala aktivitas pemantauan dan pengoperasian alat tersebut dilakukan atas perintah langsung dari Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Secara simultan, operasi senyap juga dilakukan di beberapa lokasi lain. Tim penyidik menemukan alat penyadap serupa yang sedang aktif bekerja di kediaman Irjen Pol. Selamet Uli Yandri serta rumah Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Hingga berita ini diturunkan, pusaran kasus ini telah menyeret belasan nama besar di korps Bhayangkara. Selain Listyo Sigit Prabowo, sejumlah jenderal bintang dua dan bintang tiga turut ditangkap dan diperiksa secara maraton.
Nama-nama tersebut antara lain Irjen Pol. Abdul Karim dan Irjen Pol. Nunung Saefudin. Selain itu, daftar panjang perwira tinggi yang ikut diperiksa mencakup Irjen Pol. Dedi Murti, Irjen Pol. M. Tejo Kusumo, Irjen Pol. Ribut Hari, Komjen Pol. Yudha Gustawan, Komjen Pol. Suhardiyanto, dan Komjen Pol. Asep Dedi Suhari.
“Ada tiga alat yang sedang bekerja, yang semula alat itu berada di Mabes Polri. Kemudian setelah LSP tidak menjadi Kapolri, alat tersebut dipindahkan ke rumah-rumah. Ini merupakan penyalahgunaan dan melakukan penyadapan kepada petinggi negara dan elit-elit partai politik,” ujar narasumber yang mengetahui detail penyelidikan ini.
Pihak berwenang menyatakan bahwa tindakan ini bukan sekadar pelanggaran disiplin internal, melainkan ancaman serius terhadap keamanan nasional. Penyadapan terhadap Presiden dan elit politik dianggap sebagai tindakan spionase domestik yang merusak tatanan demokrasi.
“Jadi kemungkinan belasan jenderal akan jadi tersangka dalam kasus ini,” lanjut narasumber tersebut, menegaskan keseriusan proses hukum yang sedang berjalan.
Modus operandi yang digunakan adalah memanfaatkan teknologi intelijen untuk memantau pergerakan dan komunikasi strategis para pengambil kebijakan. Motif di balik pemindahan alat-alat tersebut dari Mabes Polri ke ranah pribadi masih terus didalami, namun dugaan kuat mengarah pada upaya pengumpulan kompromat (informasi negatif) untuk kepentingan kekuasaan tertentu.
Saat ini, suasana di Mako Brimob dan Mabes Polri dilaporkan dalam penjagaan ketat. Masyarakat menunggu pernyataan resmi dari Kapolri yang menjabat dan otoritas terkait mengenai status hukum para jenderal tersebut. Skandal ini diprediksi akan menjadi ujian terberat bagi transparansi dan reformasi di tubuh Polri sepanjang dekade ini.
Reporter : Idin
Editor : purnama
