KitaPost.com -Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi mengumumkan rencana strategis untuk mengisi kekosongan tiga posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama setara eselon II-b. Melalui mekanisme Seleksi Terbuka (Selter) atau *open bidding*, Pemkab Sukabumi membuka kesempatan luas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terbaik, termasuk dari luar daerah, untuk memimpin tiga instansi strategis yang vital bagi kinerja birokrasi.
Pengumuman ini datang menyusul adanya kekosongan yang perlu segera diisi guna memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan optimal. Tiga posisi kunci eselon II-b yang dibuka dalam Seleksi Terbuka JPT Pratama Sukabumi tersebut adalah:
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP)
2. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinas Arpus)
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Konfirmasi mengenai jadwal dan rencana pelaksanaan seleksi ini disampaikan oleh Sekertaris Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, pada Rabu (28/2/2026).
“Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan menyelenggarakan Seleksi Terbuka (Selter) atau *open bidding* bagi calon Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama setara eselon II-b tahun 2026. Ini adalah langkah wajib untuk mengisi kekosongan jabatan yang sangat strategis,” jelas Ganjar.
Dalam upaya mencari talenta terbaik dan memastikan kompetisi yang sehat, Pemkab Sukabumi memperluas ruang lingkup pendaftar. Kesempatan ini tidak hanya terbatas pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) internal di lingkungan Pemkab Sukabumi, tetapi juga terbuka lebar bagi PNS di daerah lain yang memenuhi kriteria.
BKPSDM Kabupaten Sukabumi membuka kesempatan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Sukabumi, dan para PNS di lingkungan Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat, serta di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi antara lain pangkat/golongan ruang minimal IV/a, memiliki rekam jejak yang baik, serta sedang atau pernah menduduki jabatan administrator (eselon IIIa) minimal selama dua tahun. Selain itu, calon peserta harus lulus uji kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis yang akan diselenggarakan oleh Panitia Seleksi (Pansel).
Ganjar menegaskan bahwa transparansi dan meritokrasi menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan Selter kali ini. “Kami mengundang para PNS terbaik, tidak hanya dari internal Pemkab Sukabumi, tetapi juga dari lingkungan Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat serta di lingkungan Pemprov Jabar yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa keterbukaan ini diharapkan mampu menjaring pemimpin-pemimpin baru yang memiliki visi inovatif dan integritas tinggi, khususnya untuk jabatan Kepala BKPSDM yang memegang peranan vital dalam manajemen ASN.
Tiga jabatan yang dilelang melalui *open bidding* ini memiliki peran krusial. Kepala BKPSDM, misalnya, bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan, pengembangan, dan manajemen seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) ASN di lingkungan Pemkab. Sementara itu, Kasat Pol PP adalah ujung tombak dalam penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum.
Pengisian jabatan Kasat Pol PP dan Kepala BKPSDM yang kosong ini, menurut Ganjar, menjadi prioritas mendesak. Kekosongan yang terlalu lama dapat menghambat berbagai program reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Urgensi pengisian ini sangat tinggi, terutama untuk Kepala BKPSDM yang akan fokus pada penataan kepegawaian 2026, dan Kasat Pol PP yang memastikan penegakan Perda berjalan efektif,” kata Ganjar.
Proses seleksi direncanakan akan melewati beberapa tahapan ketat, mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi, penulisan makalah, hingga wawancara akhir oleh Pansel dan pejabat pembina kepegawaian. Pansel akan diisi oleh akademisi, praktisi, dan unsur birokrasi yang independen dan kompeten.
Masyarakat dan para PNS yang berminat diimbau untuk memantau pengumuman resmi dari Panitia Selter JPT Pratama Kabupaten Sukabumi melalui kanal resmi BKPSDM. Seluruh proses dijamin bebas dari intervensi dan pungutan liar, sesuai dengan komitmen Pemkab Sukabumi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
- Reporter. ; Muhidin
